Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

  perjuangan melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa

 rubrik
  home
garis
  artikel
garis
  biografi
garis
  historiografi
garis
  gallery
garis
  historia
garis
  link
garis
  about us
garis
  kontak
garis
  buku tamu
 
 
 
KOLOM

Asvi Warman Adam
Film sebagai Agen Sejarah

HUBUNGAN antara film dan sejarah masyarakat dapat dilihat dari berbagai poros. Pertama, film sebagai sumber sejarah seperti terlihat dalam beberapa film yang dibuat Fritz Lang, Victorio de Sica dan Renoir. Untuk Indonesia hal ini masih jauh. Meski melibatkan sejarawan Nugroho Notosusanto almarhum, film Pengkhianatan G30S/PKI masih mengandung kelemahan historis. Misalnya pada peta Indonesia yang ada di kantor Kostrad ketika Pak Harto memimpin operasi pemulihan keamanan, daerah Timor Timur sudah masuk wilayah Indonesia. Padahal tahun 1965/1966 daerah itu belum berintegrasi ke pangkuan Ibu Pertiwi. Jadi peta yang ada di sana bersifat anakronis. Hal ini justru disampaikan kepada saya oleh pakar Perancis yang menonton film itu di KBRI Paris belasan tahun silam.

Kedua, film - layar lebar atau sinetron - juga berfungsi sebagai agen sejarah. Aksi sosial-politiknya lebih intensif bila instansi atau institusi yang mengawasi produksi dan distribusinya ingin film itu menjadi pembawa ideologi pihak yang berkuasa. Dalam konteks ini film propaganda merupakan contoh yang bervariasi. Hal ini ditemui di Tanah Air dalam pemutaran film di seluruh saluran televisi pada tanggal tertentu setiap tahun selama tiga dekade ini.

Kasus ekstrem ada di Jerman sebelum Perang Dunia II. Nazi amat konsisten dalam konsep maupun implementasinya: mengontrol skenario, pemilihan pemain, musik, pembuatan film dan distribusinya dengan menyediakan 70.000 buah proyektor 16 mm pada sekolah dan universitas di negeri itu sejak tahun 1936. Di Rusia, kaum Bolshevik (terutama Lounacharski dan Trotski) beranggapan, film akan menjadi seni massa dan seni masa depan yang mampu menyumbang pada kejayaan kesenian Soviet. Meskipun demikian, mereka tidak mengontrol semua tahap produksi film kecuali skenarionya. Ini juga pernah terjadi di sini pada suatu masa. Hal itu lalu berubah pada masa Stalin.

Pemanfaatan film dengan maksud propaganda tidak hanya di Jerman pada zaman Nazi atau di negara-negara sosialis, tetapi juga di negara Barat. Pada masa Perang Dunia II tahun 1941-1945, Presiden AS, Roosevelt, memulai pembuatan seri film yang bertujuan memberikan justifikasi keterlibatan AS dalam perang serta membenarkan aliansinya dengan Uni Soviet. Terlepas dari campur tangan pemerintah, sebagian kalangan perfilman AS sejak lama dengan sadar membuat film yang bertujuan menyanjung kehebatan sistem sosial dan politik Amerika. Film-film tentang Perang Vietnam, menampakkan pola dan tahapan yang sejalan dengan tujuan itu. Dari semula untuk menghibur diri atas kekalahan mereka sampai pada penciptaan tokoh Amerika seperti Rambo yang justru menjadi pahlawan bukan pecundang dari Perang Vietnam.

Pada tingkat nasional, contohnya tentu banyak dijumpai pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Baru, hal ini terlihat dalam seri film dokumenter berdurasi 10 menit tentang sukses pembangunan nasional pada berbagai bidang yang diputar pada semua bioskop 21 sebelum pertunjukan utama dimulai. Yang jelas film jenis ini sudah tidak diputar lagi sekarang.

Sebagai agen sejarah, film tidak saja melakukan intervensinya dalam bentuk film cerita atau dokumenter, tetapi film iklan dan film perusahaan yang efektif melakukan fungsi ini. Dewasa ini televisi telah mengambil alih sebagian fungsi itu, mengurangi beban perfilman. Atau bisa juga dikatakan, televisi yang menyebarkan film-film itu dengan memutarnya di layar kaca. Fungsi sinema dan televisi dapat mengalami diversifikasi, di bekas Uni Soviet misalnya seperti dikatakan K. Fergelson, televisi menangani urusan agitprop (agitasi propaganda), sedangkan film beruntung dapat meloloskan diri dari kendala ideologi resmi. Dalam kaitan ini, masyarakat tentu dapat menilai sendiri peran TVRI di Tanah Air.

Meski menghadapi berbagai kendala, keberhasilan Tarkovski dan Pasdermadjian menjadi contoh, bagaimana sineas tertentu mampu mengekspresikan vision du monde mereka, mengolah kehidupan masyarakat sambil mengajak masyarakat memikirkan dirinya. Gerakan ini mendapat tantangan dari politikus, pendeta dan partai. Meski demikian, gebrakan sineas ini telah mempunyai dampak yang tidak bisa dipungkiri seperti pengaruh film-film Nouvelle Vague terhadap gerakan pemuda/ mahasiswa tahun 1968 di Perancis.

Pada waktu pergantian tahun 1997/1998 diputar film tentang power people di Filipina pada televisi swasta Indosiar. Sayang film itu diputar tengah malam sehingga hanya dilihat sedikit pemirsa. Pada waktu bersamaan juga ditonton kalangan terbatas, aktivis dan intelektual, pada sebuah teater di Jakarta, film tentang pembantaian mahasiswa di Tienanmen. Belum dapat diukur pengaruh film itu pada gerakan mahasiswa belakangan ini.

PARA sejarawan juga perlu menyadari bentuk-bentuk spesifik film. Berbeda dari roman atau pidato-pidato politik, ada banyak hal lain yang menyangkut teknis perfilman yang juga menentukan apakah suatu film mempunyai pengaruh di masyarakat. Ada film yang memperoleh sukses permanen seperti film-film Charlie Chaplin, sedangkan banyak film lain yang cepat dilupakan orang. Untuk dapat berhasil di AS, sejak dari dulu, orang mesti membuat film yang tidak menyinggung hal-hal peka terhadap golongan Yahudi, Hitam, Irlandia dan lain-lain, pendek kata, yang dapat memuaskan semua pihak. Inilah kunci keberhasilan film Amerika dalam memikat publik dunia kemudian seperti terlihat dalam sukses film Titanic sebagai kasus paling mutakhir.

Salah satu aspek yang kurang dianalisis dalam hubungan antara film dan sejarah adalah sejarah produksi perfilman itu sendiri. Sudah diketahui, antara bintang film, produser dan sutradara serta penulis skenario ada perbantahan, siapa yang paling menentukan kesuksesan sebuah film. Di Prancis misalnya peran bintang diakui sangat penting, tetapi sejak muncul majalah Cahiers du Cinema, peran sutradara semakin diakui sederajat dengan penulis dan filsuf.

Sejajar dengan fungsi kedua itu (film sebagai sumber sejarah), kalangan non-perfilman seperti sejarawan dapat memanfaatkan film untuk melihat le non-dit des societes (apa yang tidak dikatakan oleh masyarakat). Apa yang tidak muncul dalam pidato atau percakapan resmi tetapi terjadi di masyarakat bisa terekam di dalam film. Selain itu film dapat juga dianalisis sebagai diskursus atau bentuk baru dari ekspresi pemikiran. Dari uraian ini terlihat, media film memiliki multi aspek yang kurang disoroti selama ini.*

***Asvi Warman Adam, peneliti LIPI, doktor sejarah dari Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris.

Sumber: Kompas, Minggu, 24 Mei 1998


Kembali

 
Copyright © 2000