|
| |
|
|
| HISTORIOGRAFI
| |
Buku Pledoi Kol. A. Latief
Pelurusan Sejarah dari Dalam Penjara
KEMBALI, buku-buku mengenai Gerakan 30 September 1965 (G30S) diluncurkan. Buku berjudul Pledoi Kol. A. Latief: Soeharto Terlibat G-30-S ini bisa menjadi salah satu rujukan penting untuk merekonstruksi kudeta Gerakan 30 September 1965 (G30S) yang dalangnya hingga kini belum jelas. Buku ini bisa dibilang merupakan pembelaan Kolonel Abdul Latief yang ditahan sejak tanggal 11 Oktober 1965 karena tuduhan terlibat G30S, namun baru diadili pada tahun 1978.
Pada buku yang mengisahkan serangkaian panjang penyiksaan fisik dan mental di luar kemanusiaan yang dilakukan Orde Baru terhadap Latief diungkapkan, dalam pertemuan Soeharto-Latief tanggal 28 September 1965, Soeharto menyebutkan mengetahui bakal meletus suatu gerakan yang di kemudian hari dibakukan Orde Baru sebagai G30S/PKI.
Persoalannya, menurut Latief yang ketika itu menjabat sebagai Komandan Brigade Infanteri I Kodam V Jaya datang melapor kepada Soeharto, mengapa Soeharto selaku Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) tidak menggagalkan peristiwa yang berbuntut pada penggulingan Soekarno selaku presiden "setelah mendapat laporan dari saya".
Dalam pengantar buku setebal 282 halaman tersebut, Latief mempertanyakan "siapa sebenarnya yang melakukan coup d'etat pada 1 Oktober 1965: G30S ataukah Jenderal Soeharto. Inilah yang selalu menjadi permasalahan sekarang karena siapa sebenarnya yang mulai berkuasa setelah Presiden Soekarno ditawan hingga wafat. Siapa yang menahan Presiden Soekarno dan siapa yang menggulingkan pemerintahan Soekarno: G30S ataukah Soeharto?"
Asvi Warman Adam dari LIPI, selaku pembicara dalam diskusi pada peluncuran buku itu di Jakarta Media Center, Gedung Dewan Pers, Rabu (17/5), menyebutkan penerbitan buku pembelaan orang yang dulu dekat dengan Soeharto ini merupakan pelurusan sejarah dari dalam penjara.
Mengutip Indonesianis Benedict Anderson dari Universitas Cornell, Asvi menyebutkan tiga hal penting yang dikemukakan Latief dalam bukunya. Pertama, Soeharto mengetahui bahwa sekelompok tentara akan menculik beberapa jenderal dan menghadapkan mereka kepada Presiden Soekarno. Kedua, membantah tuduhan oditur bahwa G30S bermaksud menggulingkan Soekarno. Ketiga, kekejaman di dalam penjara semasa Orde Baru: kaki Latief digibs dan dibiarkan selama dua tahun membusuk hingga dihinggapi ulat atau belatung.
Asvi menambahkan selain ketiga hal yang diungkapkan Anderson dalam ulasannya di majalah Tempo beberapa minggu lalu, buku Soeharto Terlibat G30S berakibat pada tiga hal penting lain. Pertama, keterlibatan PKI sebagai dalang peristiwa G30S diragukan. Kedua, buku putih mengenai G30S yang dikeluarkan Orde Baru harus diragukan karena bersumber dari interogasi yang disertai penyiksaan. Ketiga, perlu diteliti keterlibatan Kodam Diponegoro dalam peristiwa G30S dan sesudahnya.
"Dengan melibatkan banyak petinggi militer dari Kodam Diponegoro dan reaksi keras dari Jawa Tengah sesudah G30S, harus diteliti apakah G30S merupakan puncak konflik internal Angkatan Darat di Kodam Diponegoro," kata Asvi.
Mengapa Asvi menyangsikan keterlibatan PKI dalam peristiwa itu? Karena argumentasi Orde Baru mengenai keterlibatan PKI didasarkan pada tajuk Harian Rakyat tanggal 2 Oktober 1965 yang mendukung gerakan itu. Asvi ragu apakah tajuk tersebut benar-benar ditulis oleh redaktur Harian Rakyat. Sebab, media massa yang terbit pada hari itu hanyalah dua koran ABRI; Harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha, buletin Antara, dan Harian Rakyat.
"Saya baca dari buku mengenai profil Kompas, August Parengkuan menyebutkan bahwa koran mereka dilarang terbit. Semua koran dilarang terbit. Mestinya Harian Rakyat tidak terbit juga," kata Asvi. "Saya curiga apakah tajuk Harian Rakyat ditulis oleh Angkatan Darat sebagai sebuah strategi."
Pledoi Latief ini, kata Asvi, bisa dilihat sisi kemanusiaannya. Sementara dari sudut sejarah, sekali lagi Asvi mengajukan beberapa pertanyaan yang belum terjawab seputar peristiwa G30S itu. Seperti "Mengapa Latief tidak dieksekusi oleh Soeharto seperti halnya UNtung dan Supardjo?", "Siapa sebetulnya Sjam?", dan "Ada kesan bahwa G-30-S sengaja dirancang untuk gagal, siapa yang merancangnya?".
Dalam sambutan yang dibacakan putra kandungnya, Agung Prabowo, Latief menyebutkan pledoi ini sebenarnya mau diterbitkannya pada tahun 1990. Namun, ia mengalami kesulitan sponsor dan teknis. ''Dalam pledoi ini, saya bertekad melawan keganasan rezim Soeharto, '' kata Latief yang dibebaskan pada tanggal 6 Desember 1998 oleh pemerintahan BJ Habibie.*
Kembali
|
|
